Ini Info Pengumuman Hasil Tes CPNS K2 Barsel

 

REPUBLIKA.CO.ID, BUNTOK -- Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) honorer kategori dua (K2) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah diundur sampai minggu keempat bulan Januari 2014.

Kabid Pengembangan dan Mutasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Barsel, Al Firkan Samad, mengatakan hal tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan panitia seleksi nasional beberapa waktu lalu. "Oleh karena itu, kita berharap kepada 128 orang tenaga honorer K2 Barsel yang telah mengikuti tes seleksi tersebut agar bersabar menunggu hasil pengumumannya," kata Al Firkan, di Buntok, Senin (30/12).

Ia menjelaskan, pengumuman hasil tes itu sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 17 Desember 2013 lalu, namun tertunda lantaran komputer panitia seleksi nasional tidak bisa membaca lembar jawaban sebagian peserta. "Saat ini panitia seleksi nasional sedang memeriksa lembar jawaban tersebut secara manual dan mereka berjanji akan mengumumkan hasilnya pada minggu keempat bulan Januari 2014," ucap Al Firkan. Pengumuman hasil tes seleksi honorer K2 tersebut nantinya akan diumumkan melalui media sosial, media cetak maupun dipapan pengumuman kantor BKPP Barsel.

Hore, Pendaftaran Penerimaan CPNS Umum Dibuka Juni 2014

Peluang untuk menjadi CPNS tahun 2014 kembali terbuka.  Penerimaan CPNS Umum rencananya akan dibuka lagi Juni atau Juli 2014.
Bocoran tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar di Aceh Jumat kemarin, 10 Januari 2014. Menurutnya para peserta tes CPNS yang tahun 2013 tidak diterima untuk kembali mempersiapkan diri mengikuti tes serupa yang tahun 2014 ini. Direncanakan tes akan dilangsungkan bulan Juni atau Juli, sehingga masih ada waktu sekitar 4 bulan untuk belajar lagi.
Seperti diungkapkan Azwar Abubakar, seleksi CPNS tahun 2013 dilaksaksanakan yang bersih, obyektif, transparan, adil, bebas dari KKN, merupakan reformasi birokrasi yang harus didukung oleh semua pihak. Dengan cara itu, Negara mendapatkan banyak keuntungan.
Pertama, Negara akan mendapatkan CPNS dari pemuda-pemudi terbaik bangsa, melalui cara-cara yang fair. Tidak ada titip menitip, tidak ada KKN. Semua elemen masyarakat mendapat kesempatan sama, sehingga yang menjadi PNS bukan lagi anak atau saudara pejabat. “Anak petani, anak tukang bangunan dan lain-lain, mendapat kesempatan yang sama,” tambahnya.
Selain itu, Negara juga akan meraih kembali kepercayaan public, khususnya dari kalangan pemuda. Mereka tidak lagi berpikir bahwa asal mempunyai uang bisa nyogok untuk jadi PNS, tetapi kalau mau lulus menjadi CPNS harus belajar.
Sementara dalam kunjungannya ke Kota Langsa, Menteri Azwar Abubakar menyampaikan kabar gembira, bahwa batas usia pensiun pegawai negeri dperpanjang menjadi 58 tahun. “Bagi yang semula sudah memasuki pension pada bulan Februari 2014, maka pensiunnya ditunda dua tahun lagi,” imbuhnya yang mendapat sambutan hangat dari jajaran pejabat Kota Langsa.

Informasi Pendaftaran dan Jadwal Penerimaan CPNS Tahun 2014

Informasi Pendaftaran dan Jadwal Penerimaan CPNS Tahun 2014 - Sobat berdasarkan info yang saya peroleh dari berbagai media, bahwasanya Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) akan menerapkan mekanisme pengisian lembar jawaban komputer (LJK) dan Computer Assisted Test (CAT) pada penerimaan CPNS 2014. Dan diharapkan supaya selesksi CPNS tahun depan lebih transparan.

Info pendaftaran cpns tahun 2014 telah banyak dinanti bagi banyak rakyat indonesia yang ingin berkarir sebaga PNS, dan tentunya ini memiliki persaingan yang cukup ketat, dengan demikian jika Anda ingin lulus dan mencapai impian yang telah lama Anda idamkan untuk menjadi seorang PNS, persiapkanlah diri Anda dengan sebaik-baiknya, yaitu mulai dari sekarang.

Persyaratan CPNS 2014

A. Persyaratan umum

1.  Warga Negara Indonesia;

2.  Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika/sejenisnya;

3.  Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

4.  Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;

5.  Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri;

6.  Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7.  Pelamar merupakan lulusan Sarjana, Diploma atau SMK/SMA sesuai formasi yang dilamar pada CPNS 2014

Untuk persyaratan kualifikasi pendidikan, Izajah dan nilai IPK ini berbeda-beda di masing-masing instansi. Setiap instansi menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi yang mungkin berbeda dengan instansi lain. Misalnya instansi Kementrian Hukum dan HAM, berikut ini adalah contoh persyaratan kualifikasi pendidikan sebagai syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham tahun 2013 yang lalu dan kemungkinan tidak berbeda jauh dengan syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham nanti:

*  Untuk formasi SLTA Sederajat/SMU/SMA dengan Nilai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SLTA sederajat/SMU/SMA (termasuk paket C) rata-rata 7,0 (khusus untuk Papua nilai rata-rata 6,5)

*  Untuk formasi Sarjana dengan IPK minimal 2,75 (khusus untuk Papua Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50)

*  Untuk formasi Tenaga Dokter Umum dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,60

*  Contoh persyaratan IPK ini adalah contoh syarat pendaftaran CPNS 2013 di Kemenkeu. Untuk instansi lain biasanya ada perbedaan lebih tinggi atau lebih rendah tergantung instansi dan formasinya.

B. Persyaratan usia

Usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada 1 Desember 2013 di Kemenkeu dan mungkin juga tidak berbeda jauh dengan persyaratan usia CPNS 2014 nanti:

*  Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk SLTA Sederajat/SMU/SMA

*  Minimal 18 tahun dan maksimal berusia 30 tahun untuk Sarjana S1

*  Minimal 18 tahun dan maksimal berusia 32 tahun untuk Dokter Umum;

C. Persyaratan berkas

a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
b. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir sesuai dengan Surat Edaran dari BKN;
c. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir;
d. Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
e. Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir;
f. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dari dokter RS. Pemerintah/ Puskesmas;
g. Surat Pernyataan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
h. Surat Pernyataan tidak bekerja dengan instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN dengan dibubuhi materai Rp.6000,-;
i. Tanda bukti cetak/print registrasi pendaftaran;
j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
k. Pas photo berwarna dasar Biru berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu peserta ujian).

Jadwal kegiatan Penerimaan CPNS 2014
Semua proses dilakukan secara nasional artinya penyelesaian final perihal jadwal penerimaan pendaftaran CPNS 2014 ini bukan untuk satu daerah saja, artinya baru akan diumumkan setelah semua daerah yang mengajukan formasi CPNS 2014 usulan mendapat verifikasi data yang valid, tinggal penentuan waktu yang tepat sesuai dengan keperluan pelaksanaan tes CPNS 2014 berdasarkan konsep awal yang dibuat. Untuk mengetahui info terbaru selanjutnya, maka silakan pantau situs ini atau anda bisa update melalui Fanpage Facebook Achsan Blog di samping.

*update 12-01-2014 : Tes CPNS 2014 akan di langsungkan pada bulan juni atau juli. Rekrutmen CPNS untuk formasi tahun 2014 harus memenuhi 3 syarat utama yakni analisis beban kerja, analisis beban jabatan, dan fiskal daerah. "daerah yang belanja pegawainya kurang dari 50 % dari jumlah APBD dapat melakukan rekrutmen cpns, sebaliknya tidak dperkenankan".

Demikian apa yang bisa saya bagikan mengenai pengumuman lowongan cpns 2014, cpns 2014, ujian cpns, tes soal cpns, soal cpns 2014. Saya berharap artikel ini untuk dihare ke facebook, twitter & google plus supaya bisa memberikan info ke teman anda yang sendang membutuhkan.

JUKLAK BOS TAHUN 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN OPPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2014

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1.     Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.

2.     Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.

3.     Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Juknis BOS Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101/2013

 

Download
JUKLAK BOS TAHUN 2014

Ujian Nasional SD Dihapuskan 2014

JAKARTA – Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di jenjang sekolah dasar (SD) akan dihapuskan pada 2014. Ujian Nasional akan digantikan dengan satu ujian saja, yakni Ujian Sekolah (US), yang ditekankan pada pengaturan komposisi soal di tiga mata pelajaran.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud, Dadang Sudiarto, menegaskan bahwa mulai tahun depan, di jenjang SD hanya akan ada US. Tidak seperti tahun 2013, ketika di akhir jenjang siswa SD diharuskan mengikuti dua ujian, yakni US dan UN sekaligus.

Ada tiga mata pelajaran, yakni bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, yang akan mendapat perlakuan berbeda. Komposisi soal akan dibagi antara pemerintah pusat, satuan pendidikan, dan daerah.

"Sebanyak 25 persennya akan dibuat oleh pemerintah pusat, sedangkan sisanya dibuat satuan pendidikan
berkoordinasi dengan kabupaten dan provinsi," papar Dadang di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014, di Jakarta, Minggu (1/12).

Materi untuk sisa mata pelajaran lainnya, seperti US pada umumnya, distandarkan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan kabupaten dan provinsi. "Terkait pelaksanaannya, akan dibahas dalam rakor, apakah dibarengi dengan tiga mata pelajaran tersebut atau dibuat terpisah," jelas Dadang.

Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan, Teuku Ramli Zakaria, mengatakan meski UN SD sudah ditiadakan, pelaksanaan US harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama pada tiga mata pelajaran yang akan diberi porsi soal dari pemerintah pusat tersebut.

"Porsi soal dari pusat itu bertujuan untuk tetap menjamin berjalannya standar mutu pendidikan secara nasional," jelas Ramli.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 lalu.

Klik di   PP Nomor 32 Tahun 2013 untuk melihat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

Kurikulum Baru

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Ramon Mahondas, mengungkapkan bahwa mulai tahun depan, tidak ada lagi peserta didik SD yang tinggal kelas. Penilaian di rapor SD mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam bentuk deskriptif, bukan lagi angka.

"Penilaian di SD tidak ada angka, tetapi narasi. Mereka tidak tinggal kelas. Bagi yang belum memahami pelajaran, meskipun naik kelas, akan diberikan remedial," ujar Ramon.

Ramon mengatakan saat ini telah dilakukan pelatihan untuk guru pendamping yang turun di lapangan. Mereka, kata Ramon, telah dijelaskan baku bentuk rapor, cara menilai, dan memberikan angka.

Dia menyebutkan pelatihan tahun depan mencakup 150 ribu sekolah, lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya 6 ribu sekolah. "Terkait berbagai permasalahan yang muncul, masukan itu sudah diakomodasi," kata dia.

Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kemdikbud, Tjipto Sumadi, menyampaikan penilaian menggunakan bahasa positif karena usia anak masih dalam usia emas. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memotivasi anak. "Jika anak diberi nilai 5 atau nilai merah, mereka menjadi tidak termotivasi," pungkas dia. (cit/AR-3)

Sumber :http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/134821

Kriteria Kelulusan Siswa Tahun 2014

Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional untuk tahun pelajaran 2013/2014 semakin dekat, sehingga beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 18 November 2013 Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan pelaksanaan dan Kriteria kelulusan siswa pada tahun pelajaran 2013/2014. Pihak sekolah, siswa dan orang tua siswa perlu memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 97 Tahun 2013 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari jenjang satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional.

Ada dua hal pokok dari Permendikbud No 97 tersebut yang berkaitan dengan kriteria kelulusan siswa, yaitu (1) kriteria kelulusan siswa dari jenjang satuan pendidikan,  dan (2) kriteria kelulusan siswa pada  ujian nasional (UN). Siswa maupun orang tua perlu membedakan, mana yang kelulusan dari satuan pendidikan (sekolah/madrasah) dan mana yang kelulusan ujian nasional.

Nah, kali ini yang dibahas adalah kriteria kelulusan murid dari satuan pendidikan. Berdasarkan pasal (2) Permendikbud RI Nomor 97 Tahun 2013, peserta didik dinyatakan lulus dari jenjang satuan pendidikan (sekolah/madrasah) setelah:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

Sebagai contoh, siswa SMP/Sederajat harus menyelesaikan program kelas VII sampai dengan kelas IX. Untuk SMA/Sederajat program pembelajarannya adalah kelas X sampai dengan kelas XII. Sedangkan aturan kriteria nilai minimal baik untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh sekolah masing-masing.

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran.

Kriteria kelulusan siswa dari ujian Sekolah/Madrasah untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh sekolah masing-masing berdasarkan perolehan nilai sekolah/madrasah dengan cara diperoleh dari :

1. Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70%

-       Semester I sampai dengan semester V pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket               B/Wustha, SMK/MAK, dan Paket C Kejuruan;

-        Semester III sampai dengan semester V pada SMA/MA, SMALB, dan Paket C;

-   Semester I sampai dengan semester V bagi SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang   menerapkan SKS.

2. Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30%

c. lulus Ujian Sekolah/Madrasah

Ujian sekolah/madrasah merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang diadakan oleh satuan pendidikan tersebut.

d. lulus Ujian Nasional.

Siswa harus lulus ujian nasional dengan kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing melalui rapat majelis guru. Dengan demikian, anggapan siswa dan orang tua siswa selama ini, bahwa guru dapat menetukan kelulusan siswa, itu tidak benar. Majelis guru hanya menetapkan kelulusan siswa setelah memenuhi semua kriteria sebagaimana poin (a) sampai (d) di atas.

 
Download Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013

Juknis BOS 2014

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Petunjuk Teknis tersebut selanjutnya disebut Juknis BOS Tahun 2014 yang merupakan acuan atau pedoman dalam penggunaan dana BOS tahun anggaran 2014.

Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1.   Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari  Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.

2.    Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme  pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun

2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Pada tahun anggaran 2014, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2014, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2014 tahun ajaran 2013/2014 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2014 tahun ajaran 2014/2015.

Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester

Selengkapnya Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014, yang juga disebut Juknis BOS Tahun 2014, bisa didownload di bawah ini:

Downloah :   Juknis BOS 2014