DAFTAR BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (update 04 April 2014)

DAFTAR  BATAS  USIA  PENSIUN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL

No.	NAMA  JABATAN	BATAS  USIAPENSIUN	DASAR  HUKUM	KETERANGAN
1.	DOSEN	65  Tahun	UU no.14 Tahun 2005	Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
2.	GURU BESAR	70  Tahun	UU no.12 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2012
3.	GURU BESAR EMERITUS	75  Tahun	Permendiknas  09 Tahun 2008	Berlaku sejak tanggal  03 April 2008
4	GURU	60  Tahun	UU no.14 Tahun 2005	Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
5	Wakil Menteri	62 Tahun	PP no. 44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
6.	Apoteker	60 Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
7.	Auditor dalam Jenjang Utama dan Jenjang Madya,	60  Tahun	Perpers no.41 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
8.	Arsiparis dalam Jenjang Utama dan Jenjang Madya	60  Tahun	Perpres no.42 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
9.	Pemeriksa dalam Jenjang Utama dan Jenjang Madya	60  Tahun	Perpres no.52 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 02 Mei 2012
10	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama,	62  Tahun	UU no.3 Tahun 2006	Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
11	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama;	65  Tahun	UU no.3 Tahun 2006	Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
12	Jaksa	62 Tahun	UU no.16 Tahun 2004	Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2004
13	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan	60  Tahun	Perpres no.55 tahun 2010	Berlaku sejak tanggal  27 Agustus 2010
14	Penilik	60  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
15	Sandiman jenjang Madya	60  Tahun	Perpres no.16 tahun 2009	Berlaku sejak tanggal 22 April 2009
16	Perencana jenjang Utama dan jenjang Madya	60  Tahun	Perpres no.17 tahun 2009	Berlaku sejak tanggal 28 April 2009
17	Dokter Pendidik Klinis jenjang Muda dan Jenjang Pertama	60  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
18	Dokter Pendidik Klinis jenjang Utama dan jenjang Madya	65  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
19	Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian	65  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
20	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (eselon 1a); Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon 1a dan 1b);	60  Tahun	UU no.5 Tahun 2014 Surat Kepala BKN : K.26-30/V.7-3/99	Berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014Berlaku Sejak tanggal 17 Januari 2014
21	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama( eselon II)	60  Tahun	UU no.5 Tahun 2014 Surat Kepala BKN : K.26-30/V.7-3/99	Berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014Berlaku Sejak tanggal 17 Januari 2014
22	Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri	60  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
23	Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri	60 Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
24	Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat;	60  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
25	Eselon I dalam Jabatan Tertentu yang Sangat dibutuhkan Organisasinya	62  Tahun	PP no.44 Tahun 2011  PP no.19 tahun 2013	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011 Berlaku sejak tanggal 14 Maret 2013
26	Hakim pada Mahkamah Pelayaran	65  Tahun	PP no.44 Tahun 2011  PP no.19 tahun 2013	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011 Berlaku sejak tanggal 14 Maret 2013
27	Penyelidik Bumi Utama dan Penyelidik Bumi Madya	60  Tahun	Perpres no.06 tahun 2007	Berlaku sejak tanggal 31 Januari 2007
28	Agen Madya, Agen Madya Tingkat I, Agen Madya Tingkat II dan Agen Utama Madya	60  Tahun	Keppres no.10 tahun 1996	Berlaku sejak tanggal 07 Februari 1996
29	Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Pemerikas Bea dan Cukai Utama Pratama, Pemeriksa Bea dan Cukai Utama Muda	60  Tahun	Keppres no.30 tahun 1995	Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
30	Pamong Belajar Pratama, Pamong Belajar Muda, Pamong Belajar Madya, Pamong Belajar Utama Pratama, Pamong Belajar Utama Muda	60  Tahun	Keppres no.49 tahun 1995	Berlaku sejak tanggal 12 Juli 1995
31	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri	60 Tahun	UU no.2 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 3 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
32	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi	63  Tahun	UU no.2 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 2 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
33	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung	65  Tahun	UU no.14 Tahun 1985	Berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985Tidak berlaku lagi angka 1 huruf b, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 tahun 1979
34	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	62 Tahun	Perpres no. 49 Tahun 2012  jo Perpres no.73 Tahun 2013	Berlaku sejak tanggal 18 November 2013
35	Kepala Kelurahan	60  Tahun	UU no.05 Tahun 1979 SE Ka BKN No. 02/SE/1987	Berlaku sejak tanggal 01 Desember 1979
36	Widyaiswara Utama	65  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
37	Widyaiswara Madya; Widyaiswara Muda;	60 Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
38	Penyuluh Pertanian Utama Muda;  Penyuluh Pertanian Utama Pratama; Penyuluh Pertanian Madya; Penyuluh Pertanian Muda; Penyuluh Pertanian Pratama.	60  Tahun	Keppres no.63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
39	Ajun Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Madya, AJun Widyaiswara Muda, AsistenWidyaiswara, Asisten Widyaiswara Madya, dan Asisten Widyaiswara Muda	56  Tahun	Keppres no.63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
40	Ajun Penyuluh Pertanian, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian, Asisten Penyuluh Pertanian Madya, dan Asisten Penyuluh Pertanian Muda	56  Tahun	Keppres no.63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
41	Perekayasa Utama	65  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
42	Perekayasa Muda; Perekayasa Madya	60  Tahun	Keppres no.39 Tahun 1996	Berlaku sejak tanggal 24 Mei 1996
43	Pustakawan Utama,	65  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal  19 Maret 2014
44	Pustakawan Madya; Pustakawan Muda; Pustakawan Penyelia	60  Tahun	Keppres no. 102 Tahun 2003	Berlaku sejak tanggal  17 Desember 2003
45	Jaksa Agung	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
46	Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
47	kepala lembaga pemerintah non kementerian (abatan eselon Ia) = jabatan pimpinan tinggi utama	60  Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014
48	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
49	Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
50	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Pratama; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Muda	60  Tahun	Keppres no.29 tahun 1995	Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
51	Teknisi Pemeriksa Pajak Muda, dan Teknisi Pemeriksa Pajak Madya;Ahli Pemeriksa Pajak Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Madya, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Pratama, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Madya, dan Ahli Pemeriksa Pajak Utama	60  Tahun	Keppres no.28 tahun 1995	Berlaku sejak 19 Mei 1995
52	Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan jenjang Madya dan Utama	60 Tahun	Perpres no. 64 Tahun 2010	Berlaku sejak 10 November 2010
53	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah	60 Tahun	Perpres no.70 Tanun 2013	Berlaku sejak 11 November 2013
54	Medik Veteriner	60 Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak 19 Maret 2014
55	Pengawas Radiasi Utama	65 Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak 19 Maret 2014
56	Pranata Nuklir Utama	65 Tahun	PP no. 21 tahun 2014	Berlaku sejak 19 Maret 2014
57	Jabatan Administrasi terdiri dari eselon III/Administrator, eselon IV/Pengawas, eselon V/ Pelaksana.Jabatan fungsional Ahli muda; Ahli pertama, Jabatan fungsional ketrampilan terdiri atas: a. Penyelia; b. Mahir; c. Terampil; dan d. Pemula.Jabatan Fungsional Umum	58  Tahun	UU no.5 Tahun 2014 PP no. 21 tahun 2014 Surat Kepala BKN no. K.26-30/V.7-3/99	Berlaku sejak 1 Feb 2014Berlaku sejak 19 Maret 2014 Berlaku sejak 17 Januari 2014

SUMBER:

1. UU No. 05 Tahun 2014 : Aparatur Sipil Negara
2. UU No. 12 Tahun 2012 : Pendidikan Tinggi (pasal 72 butir 4 menetapkan BUP untuk GB 70 tahun)
3. UU No. 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen (pasal 30 butir 4 menetapkan BUP Guru 60 tahun, pasal 67 butir 4 menetapkan BUP dosen 65 tahun)
4. UU no. 16 Tahun 2004  : Kejaksaan RI (pasal 12), penjelasan 
5. UU no. 2 Tahun 1986  : Peradilan Umum (pasal 19)
6. UU no. 14 Tahun 1985 : Mahkamah Agung (pasal 11 )
7. UU no. 05 Tahun 1979 : Pemerintahan Desa
8. PP no. 21 tahun 2014: Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional
9. PP no.19 tahun 2013: Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979  tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994  , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008  , Perubahan ketiga no. 44 Tahun 2011 
10. PP Nomor 44 tahun 2011 : Pemberhentian PNS – Perubahan 3.
11. PP Nomor 65 tahun 2008 : Pemberhentian PNS – Perubahan 2.
12. PP Nomor 01 Tahun 1994 : Pemberhentian PNS – Perubahan 1.
13. PP Nomor 32 Tahun 1979 : Pemberhentian PNS (BUP PNS diatur di pasal 3-4)
14. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008 : Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
15. Perpres no.73 Tahun 2013: Perubahan Perubahan Atas Perpres no.49 Tahun 2012  tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi (MK)
16. Perpres no. 70 Tanun 2013 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
17. Perpres no.52 tahun 2012 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
18. Perpres no.49 Tahun 2012 : Batas Usia Pensiun Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
19. Perpres no. 42 tahun 2012 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
20. Perpres no. 41 tahun 2012 : Perpangjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
21. Perpres no. 64 Tahun 2010 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan jenjang Madya dan Jenjang Utama
22. Perpres no. 63 tahun 2010 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik
23. Perpres no. 55 tahun 2010 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan
24. Perpres no. 24 tahun 2009 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
25. Perpres no. 17 tahun 2009:  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
26. Perpres no. 16 tahun 2009 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
27. Perpres no. 06 tahun 2007 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
28. Keppres no. 39 Tahun 1996 : Tunjangan pemeriksa pajak, Agen, statistisi, dan penyuluhan perindustrian
29. Keppres no. 102 Tahun 2003:  Perubahan terhadap Keppres no. 64 tahun 1992 tentang BUP PNS yang menduduki jafung Pustakawan
30. Keppres no. 147 tahun 2000 : Perubahan terhadap Keppres no. 64 tahun 1992
31. Keppres no. 10 tahun 1996 : Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Agen
32. Keppres no. 49 tahun 1995 : Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pamong belajar
33. Keppres no. 30 tahun 1995:  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
34. Keppres no. 29 tahun 1995 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan
35. Keppres no. 28 tahun 1995 : Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak
36. Keppres no. 64 tahun 1992 : BUP PNS Pustakawan
37. Keppres no. 63 Tahun 1986 : Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Jabatan Fungsional Widya Iswara Dan Penyuluhan Pertanian
38. Surat Kepala BKN K.26-30/V.7-3/99  tgl 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun (BUP)
39. Surat Kepala BKN tgl 26 Oktober 2004 tentang penentuan batas usia pensiun jaksa yang menduduki jabatan struktural 
40. Surat Edaran Ka BKN No. 02/SE/1987  : Juknis tentang batas usia pensiun PNS

- See more at: http://www.kopertis12.or.id/2012/11/06/daftar-batas-usia-pensiun-pegawai-negeri-sipil-yang-mengacu-pada-peraturan-saat-ini.html#sthash.urxjU0lx.dpuf