Kurikulum 2013 Siap Dilaksanakan
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus melakukan penyiapan pelaksanaan
Kurikulum 2013. Ditargetkan Kurikulum 2013 sudah dapat dilaksanakan
mulai tahun pelajaran 2013/2014. Demikian dikatakan Kepala Pusat
Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, di Kantor Kemdikbud, Senayan,
Jakarta (27/3).
Ibnu menjelaskan, persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 meliputi penyiapan buku dan pelatihan guru. Untuk buku, ditargetkan pada 28 April 2013 sudah siap cetak, dan pada 10 Juli 2013 sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah. “Pada hari pertama tahun pelajaran baru buku sudah diterima murid”, ujarnya.
Adapun pelatihan guru, akan dimulai pada Juni 2013, bersamaan dengan jadwal libur sekolah. Kurikulum 2013 akan diterapkan secara bertahap, pada kelas I dan IV SD, kelas VII SMP dan Kelas X SMA.
Terkait dengan anggaran Kurikulum 2013, Ibnu Hamad mengatakan, sudah mendapat persetujuan dari Komisi X DPR RI dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Jumat (8/03). Anggaran Kurikulum 2013 berjumlah Rp 2,491 triliun, terdiri atas anggaran melekat sebesar Rp 1,740 triliun (69,9 persen) dan anggaran tambahan sebanyak Rp 751,4 miliar (30,1 persen).
Anggaran melekat, kata Ibnu, bersumber dari APBN sebesar Rp 991,8 miliar dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 748,5 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku bagi siswa dan guru. Adapun anggaran tambahan digunakan untuk penyiapan dokumen kurikulum, penulisan buku, penggandaan buku, pelatihan guru, dan monitoring dan evaluasi.
Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, khususnya penyiapan buku, Kemdikbud menerapkan lelang terbuka melalui situs lpse kemdikbud.go.id. Selain itu, selama proses pelelangan berlangsung panitia lelang didampingi unsur Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Agar implementasi Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, Kemdikbud akan mengkonsultasikan kebijakan dan anggaran kurikulum 2013 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terkait implementasi kurikulum 2013, berbagai pihak sudah menyatakan dukungannya. Sebagai contoh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah mendukung Kurikulum 2013. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Darodji, pada Halaqah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah pada Sabtu, (30/3), di Aula Kampus I IAIN Walisongo. "MUI Jawa Tengah mendukung kurikulum 2013," katanya.
Darodji menambahkan, kontribusi dan masukan dari para ulama akan mampu meningkatkan peran pendidikan agama untuk memperkuat akhlak yang mulia generasi penerus bangsa.
Sumber: Kemdikbud
Ibnu menjelaskan, persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 meliputi penyiapan buku dan pelatihan guru. Untuk buku, ditargetkan pada 28 April 2013 sudah siap cetak, dan pada 10 Juli 2013 sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah. “Pada hari pertama tahun pelajaran baru buku sudah diterima murid”, ujarnya.
Adapun pelatihan guru, akan dimulai pada Juni 2013, bersamaan dengan jadwal libur sekolah. Kurikulum 2013 akan diterapkan secara bertahap, pada kelas I dan IV SD, kelas VII SMP dan Kelas X SMA.
Terkait dengan anggaran Kurikulum 2013, Ibnu Hamad mengatakan, sudah mendapat persetujuan dari Komisi X DPR RI dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Jumat (8/03). Anggaran Kurikulum 2013 berjumlah Rp 2,491 triliun, terdiri atas anggaran melekat sebesar Rp 1,740 triliun (69,9 persen) dan anggaran tambahan sebanyak Rp 751,4 miliar (30,1 persen).
Anggaran melekat, kata Ibnu, bersumber dari APBN sebesar Rp 991,8 miliar dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 748,5 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku bagi siswa dan guru. Adapun anggaran tambahan digunakan untuk penyiapan dokumen kurikulum, penulisan buku, penggandaan buku, pelatihan guru, dan monitoring dan evaluasi.
Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, khususnya penyiapan buku, Kemdikbud menerapkan lelang terbuka melalui situs lpse kemdikbud.go.id. Selain itu, selama proses pelelangan berlangsung panitia lelang didampingi unsur Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Agar implementasi Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, Kemdikbud akan mengkonsultasikan kebijakan dan anggaran kurikulum 2013 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terkait implementasi kurikulum 2013, berbagai pihak sudah menyatakan dukungannya. Sebagai contoh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah mendukung Kurikulum 2013. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Darodji, pada Halaqah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah pada Sabtu, (30/3), di Aula Kampus I IAIN Walisongo. "MUI Jawa Tengah mendukung kurikulum 2013," katanya.
Darodji menambahkan, kontribusi dan masukan dari para ulama akan mampu meningkatkan peran pendidikan agama untuk memperkuat akhlak yang mulia generasi penerus bangsa.
Sumber: Kemdikbud
Tidak ada komentar:
Posting Komentar