Pencairan Tunjangan Sertifikasi Belum Jelas

RIBUAN guru sertifikasi di Kota Palangka­ra­ya menjerit. Ini ter­jadi lantaran janji Pe­merintah Kota Palangkaraya melalui dinas pendidikan pe­muda dan olahraga (disdik­po­ra) untuk mencairkan tun­ja­ngan sertifikasi pada April la­lu nyatanya hanya isapan jem­pol.

Buktinya, hingga saat ini tun­jangan yang dijanjikan ti­dak kunjung cair. Bahkan, ka­bar tentang rencana pen­cair­an sudah tidak terdengar la­gi.

Menurut Ketua Persatuan Gu­ru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalimantan Te­ngah (Kalteng) Tambunan Jamil, seharusnya ada ke­ter­­bu­kaan dari disdikpora ter­­kait masalah ini. Sehingga pa­ra guru bisa mengetahui pe­nyebab atau permasalah­an yang terjadi.

Dengan begitu, mereka tidak akan bertanya-tanya atau berpikir macam-macam ter­hadap pemkot maupun dis­dikpora.
“Memang selama ini dalam me­nangani permasalah itu, pi­hak dinas selalu bersikap ter­tutup kepada kita. Kalau me­reka terbuka tentunya akan kita carikan solusinya ber­sama-sama. Tujuannya agar masalah di dunia pendi­di­kan ini cepat selesai,” ung­kap­nya kepada Borneonews, Jumat (17/5).

Dia menuturkan, sudah ba­nyak guru yang resah terkait be­lum cairnya tunjangan sertifikasi. Keresahan juga di­sebabkan tidak adanya ke­pastian mengenai waktu pen­cair­an. Padahal, tunjangan itu merupakan hak mereka.

“Pemkot melalui Disdikpora Palangkaraya hendaknya se­ge­ra mencairkan tunjang­an sertifikasi bagi guru yang lo­los verifikas dengan jumlah mencapai 2.092 orang. Se­dangkan bagi guru yang ti­dak lolos verifikasi bisa di­carikan solusi atau jalan ke­luar yang lain.”

Segera dicairkan
Senada dengan Ketua PGRI Provinsi, Ketua PGRI Ko­ta Palangkaraya Suria­ne Dundun juga meminta pem­kot segera mencairkan tun­jangan sertifikasi. Teruta­ma bagi para guru yang te­lah mendapatkan surat ke­terangan (SK) sertifikasi da­ri pemerintah pusat itu.

“Guru yang sudah men­da­pat SK hendaknya segera di­cair­kan. Ini untuk menjawab ke­resahan mereka selama ini. Dan jika ada masalah, wa­li kota seharusnya segera men­carikan solusinya terbaik sehingga tunjangan itu bi­sa dicairkan.”
Sementara itu, Kepala Dis­dikpora Palangkaraya Ikh­wa­nudin belum berhasil di­temui untuk meminta kon­fir­masi terkait masalah ini. (B-3)